Rakor Desk Pilkada dan Netralitas ASN, Pjs. Bupati Tekankan Pentingnya Netralitas

SOLOK –   Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada dan Netralitas ASN pada Rabu, 6 November 2024, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pjs. Bupati Solok, Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M. Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM drg. Muswir Yones Indra, MM, Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Solok.

Baca juga: Sinode GKE Katingan Hibahkan Tanah Bangun Puskesmas Tumbang Lahang

Dalam arahannya, Pjs. Bupati Solok menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN di tengah tahun politik ini.

 “Saya mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam memilih pasangan calon tertentu selama proses Pilkada berlangsung, ” ujarnya.

Baca juga: Terkait HBN 2021, Ini Tujuan Biro Adpim Setdaprov Sumbar Soal #IndonesiaMasihAda

Akbar Ali juga mengingatkan ASN untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terbawa suasana politik yang bisa berdampak negatif.

Selain menyoroti aspek netralitas, Pjs. Bupati Solok juga meminta percepatan program kerja di seluruh OPD, mengingat tahun anggaran yang sudah mendekati akhir.

Baca juga: Pantau Tonase Angkutan, Jaya S Monong Sosialisasi Ke Pengguna Jalan

“Diharapkan seluruh OPD segera mempercepat realisasi program dan kegiatan agar dapat memacu peningkatan fisik maupun keuangan, sehingga APBD Kabupaten Solok tahun depan dapat bertambah, ” tambahnya.

Pjs. Bupati Solok juga memberikan pesan khusus bagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan public, agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dalam situasi tahun politik.

Baca juga: Lakukan Ratusan Kunjungan Lapangan di Dapil Sumbar II Sepanjang 2021, Nevi Zuairina Banyak Terima Aspirasi

“Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. Lakukan tugas dengan profesional dan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat, ” tutupnya.

Rapat ini mencerminkan komitmen Pemkab Solok untuk menjaga netralitas ASN sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat